,
02 Maret 2020 | Dilihat: 588 Kali
Ketum LIPAN RI: “WNA Miliki Aset Tanah Dan Bangunan Jelas Langgar Hukum”
noeh21
 

Jakarta - Ketua Umum Lipan RI Harun S. Prayitno, SE.,SH menyoroti  maraknya warga asing memiliki asset tanah di Indonesia. Dijelaskan nya, warga negara Asing (WNA) tidak berhak atas kepemilikan tanah di seluruh wilayah Indonesia. "WNA tidak bisa memiliki tanah di mana pun dalam wilayah NKRI. Ini sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur kepemilikan tanah dan sumber daya di dalamnya," jelasnya. Dengan didasari Pasal 33 UUD 1945 itu, orang asing tidak berhak untuk memiliki dan menguasai tanah di Indonesia, tetapi ada pengecualian pengelolaan dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun ada hak untuk pemanfaatan lahan bagi WNA, namun untuk kepemilikannya tidak diberikan karena pada dasarnya tanah, air, dan kekayaan lainnya dimiliki dan dikuasai oleh negara," tegasnya.
 
Mengacu pada UUD 1945 tersebut, diketahui ada seorang oknum berkebangsaan Prancis kelahiran Vietnam Diduga menggunakan KTP palsu  Yang masih berstatus WNA. Oknum tersebut diduga memiliki aset tanah dan bangunan di sejumlah wilayah Bogor, Jakarta dan  Banten. Berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi anggota tim investigasi  di kementrian hukum dan HAM diperoleh data bahwa Bernard  yang masih status wagna negara Perancis yang bekerja sebagai ahli konsultan PAM, memilik istri  orang Indonesia pribumi. Setelah di telusuri lebih jauh, berdasarkan hasil pengecekan dikantor kelurahan Cilandak  ada temuan bahwa Bernard memiliki KTP DKI Jakarta  dan KK  berstatus nikah dengan perempuan pribumi warnga negara Indonesia.

Atas hasil investigasi tersebut terindikasi adanya perbuatan melawan hukum bedasarkan status tercatat di kementrian Hukum dan HAM masih melekat sebagai warna negara Perancis pada paspor nya  dan hasil penelusuran dilapangan Bernard banyak nemiliki aset tanah dan bangunan yang diatas namakan istri nya. Atas Hasil temuan-temuan dilapangan tersebut selanjutnya akan dilakukan klarifikasi dan konfirmasi  ke instansi terkait  jika terbukti ada indikasi pemalsuan dokumen kewarganegaraan  maka tidak tertutup kemungkinan aset miliknya akan dibekukan.
 

Alamat DPN LIPAN RI

Gedung Yayasan Purna Bakti (Yarnati) Lt 4 Ruang 405 - 407 Jln Proklamasi
No 44 Menteng - Jakarta Pusat (10320)
Telp/ Fax (021)3928018
Email: dpn.lipanri@gmail.com
Terdaftar Kumham RI AHU : 20170327204822278373
Terdaftar di 
Berita Negara No. 063 Tambahan Berita Negara RI No. 000301
Tanggal Terbit 07 Agustus 2020 Perum Percetakan Negara RI